Komitmen Partai Demokrat Usut Kasus Wisma Atlet Diragukan ICW

TEMPOInteraktif.com | Sabtu, 14 Mei 2011 | Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen Partai Demokrat dalam mengusut tuntas dugaan permainan uang dalam pembangunan wisma atlet SEA Games yang menjerat dua kader partai penguasa itu. "Kalau melihat proses yang ada sekarang, tidak menunjukkan komitmen serius mereka dalam menangani kasus ini," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi Tempo, Sabtu 14 Mei 2011.

Dua kader Demokrat, M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh, disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet SEA Games Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan. Mindo Rosalina Manullang, salah satu tersangka dalam kasus ini, menuturkan dirinya adalah anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. Nazaruddin pernah tercatat sebagai Komisaris Utama di perusahaan itu.



Rosa ditangkap KPK dua pekan lalu bersama Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, dan Direktur PT Duta Graha Indah, Muhammad El Idris. Mereka ditangkap setelah melakukan transaksi tiga lembar cek senilai RP 3,2 miliar dari Idris kepada Wafid. Duta Graha adalah perusahaan pemenang tender pembangunan wisma atlet ini. Rosa pernah menuturkan dirinya hanya menjalankan perintah dari Nazzarudin untuk menyerahkan success fee pemenangan Duta Graha kepada Wafid.



Sedangkan Angelina Sondakh disebut Rosa sebagai koordinator pengamanan anggaran pembangunan wisma atlet ini di Komisi Olahraga DPR RI. Mantan Putri Indonesia itu bersama dengan Wayan Koster, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merupakan Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Kerja Anggaran Komisi X. Namun, ketiga orang yang disebut itu telah membantah semua tudingan ini. Rosa pun telah mencabut semua pernyataannya dan mengaku tak mengenal Nazaruddin.



Demokrat sendiri langsung merespon dugaan ini dengan membentuk tim investigasi di tingkat Fraksi. Dewan Kehormatan partai ini pun langsung memanggil kedua kadernya. Namun, tim ini hanya bertugas mengklarifikasi tudingan yang berkembang.

Dahlan mengatakan, kinerja satu arah seperti yang dilakukan Dewan Kehormatan Demokrat menunjukkan ketidakseriusan dalam mengusut tuntas kasus ini. "Pola investigasi yang dilakukan seharusnya tidak satu arah seperti itu. Mereka juga seharusnya melihat banyak bukti yang ada," ujarnya. Menurut Dahlan, banyak bukti yang bisa digunakan untuk mengaitkan Nazaruddin dan Rosa.

Berdasarkan penelusuran ICW, dalam dokumen profil Nazaruddin di Komisi Pemilihan Umum, tercantum jelas ia adalah Komisaris Utama PT Anak Negeri. "Dokumen itu kan yang mengisi dia sendiri, dan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Demokrat saat itu, Hadi Purnomo dan Marzuki Alie," ujarnya. Karena itu, ia menambahkan, sulit menepis hubungan antara Nazaruddin dan Rosa.

Selain itu, pernyataan tim investigasi yang telah mengambil kesimpulan bahwa keduanya tak terlibat juga dinilai janggal. "Seharusnya tidak secepat itu membuat kesimpulan. Jangan hanya mereka menepis kemudian dipercaya. Itu menunjukkan komitmen untuk mengusut hanya dari satu arah saja," jelasnya. Ia melanjutkan, seharusnya yang dilakukan Partai Demokrat adalah mengambil tindakan tegas kepada kedua kadernya ini selama proses hukum berjalan. "Kalau mereka memang serius, seharusnya langsung saja dinonaktifkan dari DPR," ujarnya.

www.AstroDigi.com (Nino Guevara Ruwano)